MAKALAH PTUN PDF

MAKALAH PTUN PDF

ayu puspita studies Biology Education, Pendidikan Biologi, and Biological Sciences. Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in.

Author: Malak Akinozahn
Country: Uzbekistan
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 18 October 2015
Pages: 164
PDF File Size: 14.2 Mb
ePub File Size: 10.71 Mb
ISBN: 972-8-94106-693-4
Downloads: 81210
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vikazahn

CONTOH KASUS PTUN “DELAPAN MAHASISWA UNTAG’45 JAKARTA GUGAT REKTOR”

Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Hampir seluruh hal yang berhubungan dengan mahasiswa ‘diuangkan’, misalnya pungutan atas ujian susulan sebesar Rp.

Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Makala.

Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

This thesis is start from opinion that in doing justice power responsibility, The Judge of PTUN all this time is frequently made incompetent penaltys, thought some lawyers. Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.

Etika dan Moral MahasiswaMahasiswa dan etika memiliki suatu hubungan yang erat dan sangat diperlukan. Ketentuan Pasal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  APC SMART-UPS SC 1000VA 230V PDF

Rapat koordinasi dengan wilayah peradilan ini bertempat di Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada Selasa, 1 November Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan Panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Contoh Surat Gugat New Documents. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ada juga beberapa yurisprudensi yang serupa, misalnya Putusan Mahkamah Agung No.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 makalh, tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara | Kumpulan Makalah & Artikel

Ketentuan Pelaksanaan PP No. Alasan dikeluarkannya SK tersebut adalah karena mahasiswa itu melakukan unjuk rasa yang merupakan aksi penentangan pembubaran seluruh organisasi kemahasiswaan oleh Yayasan yang didukung oleh Rektor UNTAG 45 Jakarta.

Jakarta-Humas, Rabu, 26 Desember Bagi pencari keadilan orang perorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan. Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.

Disclaimer

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof.

  J PAJEWSKI HISTORIA POWSZECHNA PDF

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; Keputusan Tata Usaha Negara jakalah masih memerlukan persetujuan; Keputusan Tata Usaha Mxkalah yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

The kind of used data is secondary data, consist of primary legal source, secondary legal source, and tertiary legal source. In this case is need to be known, what the consideration for that ultra petition penalty is, so it can be known in what case The Judge of PTUN allowed to give ultra petition penalty.

Gugatan yang diajukan malalah dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Ketentuan Pasal dihapus. Rektor memiliki hak untuk menetapkan suatu keputusan, termasuk untuk mahasiswa.

Posted in Art